Kumpulan
Berita Acara Desa
-
Pengelolaan aset Desa adalah karena terjadinya, antara lain: beralih kepemilikan, pemusnahan, atau sebab lain. -
Pembentukan kepanitian seleksi atau penjaringan perangkat desa perlu dimusyawarahkan dan dituangkan dalam berita acara. -
Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
-
Kepala Desa melakukan penilaian kinerja Perangkat Desa secara periodik dan pada akhir tahun dituangkan dalam bentuk evaluasi kinerja Perangkat Desa dilaporkan kepada Camat.
-
Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
-
Tujuan dilakukan survey adalah untuk memastikan persyaratan kualifikasi dan kelengkapan dokumen administrasi calon penyedia barang/jasa terpilih memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
Berita Acara Musyawah RT Kemiskinan Ekstrem Desa dibuat saat melakukan pemutakhiran data kemiskinan ektrem di wilayah RT. -
Berita acara musyawarah dusun kemiskinan ekstrem desa dibuat saat melakukan pemutakhiran data kemiskinan ektrem di wilayah Dusun/Lingkungan Desa.
-
Berita acara musyawarah desa kemiskinan ekstrem desa dibuat saat melakukan pemutakhiran data kemiskinan ektrem di wilayah Desa dalam hal penetapan calon kemiskinan ekstrem di Desa.
-
Berita acara musyawarah desa penetapan kemiskinan ekstrem desa dibuat saat melakukan pemutakhiran data kemiskinan ektrem di wilayah Desa dalam hal penetapan kemiskinan ekstrem di Desa.
-
Berita Acara Pembentukan Tim Survey Harga Pasar Aset Desa perlu dilakukan sebelum melakukan pemanfaatan aset Desa dalam bentuk sewa.
-
Setelah melakukan survey Harga Pasar Aset Desa yang dilakukan oleh Tim survey Harga, selanjutnya pemerintah Desa membentuk Tim Verifikasi Aset Desa yang diberita acarakan.
-
Berita acara sewa Aset desa ini memuat perjalanan rapat pelaksanaan sewa aset yang dapat dihadiri oleh Tim Verifikasi Aset Desa, Kepala Desa beserta perangkatnya, LPMD, BPD, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa yang terkait dengan Desa.
-
Dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa atau Pilkades diawali dengan musyawarah desa pembentukan panitia Pilkades oleh BPD. -
Dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa atau biasa dikenal pilkades perlu melengkapi setiap tahapan pelaksanaanya dengan administrasi berupa berita acara pilkades sebagai bukti otentik dan dijadikan dasar bahwa pelaksanaan sudah partisipatif dan riil
-
Berita acara segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa jabatan sesuai dengan memori serah terima jabatan
-
Berita acara Penyampaian kebijakan Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan (DBM Eks PNPM-MPd); -
Berita acara tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
-
Tahapan awal pendirian BUM Desa atau BUM Desa Bersama dengan menyelenggarakan Musyawarah Desa atau dikenal dengan musdes. Ini dilakukan agar penentuan kebijakan pendirian BUM Desa melibatkan partisipasi masyarakat dengan menghadirkan wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa. -
Pada pasal 34 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 3 tahun 2021 tentang tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama menyebutkan bahwa BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib melakukan penyesuaian dan pemberitahuan perubahan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Desa tersebut diundangkan.
-
Berita Acara Musdus RPJM Desa perlu disiapkan dalam melakukan musyawarah dusun (musdus) atau biasa dikenal dengan serap aspirasi, tahapan ini merupakan tahapan dimana untuk menggali usulan kegiatan sesuai dengan potensi dan masalah dimasing-masing dusun di wilayah desa. -
Berita acara pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa, dengan agenda pembahasan:
-
Berita acara musyawarah Desa pengesahan RPJM Desa disiapkan oleh Panitia musdes pengesahan RPJM desa yang di SK BPD Sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
-
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT Desa) dilakukan secara bertahap sesaui dengan peraturan perundang-undangan yang dalah hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
-
Daftar keluarga penerima manfaat atau KPM BLT Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa atau peraturan kepala Desa.
-
Pelaksanaan Rembuk stunting Desa yang dikenal dengan Pra Musdes merupakan salah satu rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berjalan.
-
Sebelum melakukan penyusunan RKP Desa, pemerintah Desa mengawalinya dengan membentuk tim penyusun dilengkapi dengan berita acara pembentukan tim. -
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 bahwa hasil laporan tim penyusun tentang Rancangan RKPDes dan DU-RKP Desa dituangkan dalam berita acara laporan hasil penyusunan yang ditandatangani oleh tim penyusun dan kepala Desa.
-
Pada pasal 45 ayat (3) pada Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 menyebutkan bahwa Dalam hal kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa yang disusun oleh tim penyusun dan dibuatkan dengan berita acara.
-
Penyusunan RKP Desa tahun selanjutnya ini yang salah satunya adalah musyawarah perncanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) RKP Desa tahun selanjutnya diberita acarakan terkait hal-hal dibahasan dan disepakati dalam musrenbang Desa.
-
Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka pembahasan dan pengesahan RKP Desa dengan dilengkapi berita acara musdes.
-
RDS berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan di Desa, pusat informasi kesehatan di Desa, dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan.
-
Penetapan data SDGs Desa wajib ditetapkan dalam forum musyawarah Desa (musdes) dan ditetapkan dengan SK Kades tentang Penetapan SDGs Desa.
-
Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD merupakan sebuah proses pergantian anggota BPD yang dikarenakan sesuatu hal sehingga belum dapat melaksanakan kewajibannya dan hal tersebut diberita acarakan.
-
Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD, bahwa kelembagaan BPD terdiri dari Pimimpnan BPD dan bidang, untuk itu perlu pemilihan yang dimpin oleh anggota BPD terpilih yang usianya paling tua dan dibantu oleh usia termuda.
-
Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) penetapan KPM BLT Desa dalam rangka perepatan penghapusan masyarakat ekstrem diperlukan berita acara musdes BLT Desa, notulen, daftar hadir dan dokumentasi.
-
Penerima Bantuan Rumah Layak Huni dan Sehat yang bersumber dari dana Desa (DD) perlu dibahas dan disepakati dalam forum musdes serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau SK Penerima bantuan RTLHt. -
Sesuai dengan Pasal 10, Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyebutkan bahwa Penetapan batas Desa melalui tahapan: pengumpulan dan penelitian dokumen,
-
Dalam hal penetapan batas Desa, setelah melakukan pengumpulan dan penelitian dokumen Batas Desa, selanjutnya melakukan penelitian peta dasar dalam penentuan batas Desa (Permendagri Nomor 45 Tahun 2016) yang diberita acarakan untuk merekam jejak penetuan atau penetapan batas Desa.
-
Setiap tahapan penetapan batas Desa mulai dari dokumen pengumpulan dan penelitian dokumen dan pemilihan peta dasar ataupun pembuatan garis batas di atas peta dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des kabupaten/kota.
-
Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
-
Berita Acara Pelacakan Batas Desa di Lapangan dilaksanakan pada saat mealakukan pelacakan/survey batas desa dilapangan dengan menyesuaikan kondisi pada saat melakukan pelacakan dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar batas, dan lainnya serta dituangkan dalam bentuk peta.
-
Salah satu tahapan dalam penegasan batas Desa adalah pemasangan dan pengukuran pilar batas sesuai dengan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas Desa.
-
Dalam pembangunan Desa yang didanai oleh pemerintah sebagai dana stimulan agar meningktkan partisipasi masyarakat untuk peduli pembangunan desa dengan swadaya.
-
Sebelum menetapkan peraturan Desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diperlukan pelaksanaan musyawarah Desa atau musdes pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dituangkan dalam berita acara.
-
Sesuai dengan Lampiran Permendesa Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa meyebutkan bahwa masyarakat Desa melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa.
-
Berita Acara Musdes Perubahan APB Desa merupakan sebuah sebuah rangkaian perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berjalan.
-
Berita Acara Musdes Perubahan APB Desa merupakan sebuah sebuah rangkaian perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berjalan.
-
Dalam penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun perencanaan disusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kecamatan dan biasa dikenal dengan musrenbang Kecamatan atau musrenbang RKPD. -
Pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) perlu dituangkan dalam berita acara kegiatan. Seperti halnya pelaksanaan pembangunan Desa yang perlu melakukan musyawarah untuk membahas persiapan atau pra pelaksanaan pembangunan Desa yang tertuang dalam APBDes.
-
Perubahan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan Desa perlu dilakukan musyawarah oleh tim pelaksana kegiatan bersama stakeholder di Desa seperti Kepala Desa, BPD dan perwakilan kelembagaan Desa serta wakil masyarakay yang terkait dengan Desa.
-
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam pengelolaan keuangan Desa yang dijabat oleh Kepala Seksi (Kasi) atau Kepala Urusan (Kaur) merupakan pelaksana kegiatan anggaran di Desa sesuai dengan bidangnya yang diusulkan dan ditetapkan dalam RKP Desa dengan SK Kades.
-
BAST Swakelola Desa atau Berita Acara Serah Terima terhadap program dan kegiatan pada pengadaan barang dan jasa di Desa perlu dibuat sebagai wujud sudah selesainya kegiatan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) yang di SK Kepala Desa.
-
Dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pembentukan Pengurus RT dan RW dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat melalui musyawarah mufakat yang dimuat dalam berita acara sebagai bukti pelaksanaan pemilihan kepengurusan RT di lokasi Desa. Pembentukan Pengurus RT difasilitasi oleh Pengurus RW yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
-
Persiapan Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) perlu dilakukan Musyawarah Sosialisasi Desa Jatim Puspa dengan tujuan memberikan informasi pelaksanaan program untuk diketahui masyarakat lokasi program, agar mendapat dukungan dalam proses pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi sekaligus merupakan bagian dari transparansi informasi.