Berita Acara Masukan Masyarakat
Diperbarui 12/03/2025
.
1 menit membaca
Berikut kami bagikan Berita Acara Masukan Masyarakat sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019. Berita Acara ini tersedia dalam format MS Office Word (.doc), sehingga Anda bisa mengeditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa masing-masing, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan. Anda dapat mengunduh Berita Acara Masukan Masyarakat ini secara gratis di website kami.
Sebelumnya Berita Acara Pemungutan & Penghitungan SuaraBerikutnya Berita Acara Penetapan Bakal Calon
Regulasi
304 Topik- SK Kelompok Nelayan
- Perkades Perubahan Penjabaran APB Desa 2025 [Mendahului Perubahan APB Desa]
- SE Koperasi Merah Putih
- SK PKPKD dan PPKD Tahun 2025
- SK Staf Desa 2025
- SK KPM Stunting Desa 2025
- Perbup Situbondo Nomor 14 Tahun 2025 – Berantas Plus
- Perbup Situbondo Nomor 50 Tahun 2021 – Pengelolaan Keuangan Desa
- PP Nomor 58 Tahun 2016 – Pelaksanaan UU Organisasi Kemasyarakatan
- Perda Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 – Kepala Desa
- SK TPK Ketahanan Pangan Desa
- Inpres Nomor 1 Tahun 2025 – Efisiensi APBN dan APBD
- Keputusan LKPP Nomor 2 Tahun 2024 – Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Tool Evaluasi APB Desa 2025
- Surat Usulan Pemberhentian Perangkat Desa
- Rincian Dana Desa Tahun 2025
- PMK Nomor 108 Tahun 2024 – Pengelolaan Dana Desa 2025
- SK BLT Desa Tahun 2025
- SK Kader Posyandu ILP [Layanan Integrasi Primer]
- SK Posbindu
- Permendesa PDT Nomor 2 Tahun 2024 – Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
- Perbup Situbondo Nomor 58 Tahun 2024 – Pedoman APB Desa 2025
- Perdes Perubahan RPJM Desa
- Perdes APB Desa 2025
- Perkades Penjabaran APB Desa Tahun 2025
- Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 – Indeks Desa
- UU Nomor 62 Tahun 2024 – APBN Tahun 2025
- SK Panitia Musdus RPJM Desa
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 – Posyandu
- SK Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Terintegrasi
- UU Nomor 59 Tahun 2024 – RPJP Nasional Tahun 2025 – 2045
- SK Panitia Musdes Pengesahan Perubahan RPJM Desa Terintegrasi
- SK Panitia Musdes Perubahan RPJM Desa Terintegrasi
- SK Panitia Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa Terintegrasi
- SK Relawan Perlindungan Anak
- SK Forum Anak Desa
- SK Panitia Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa
- SK Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa
- Permendesa PDTT Nomor 5 Tahun 2024 – Pelatihan Masyarakat
- SK BBGRM Desa [Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat]
- Keppres Nomor 23 Tahun 2024 – Hari Desa
- Perdes Pengelolaan Pasar Desa
- Perdes RKP Desa 2025
- UU Nomor 4 Tahun 2024 – Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 HPK
- SK Penghapusan Aset Desa
- SK Penghapusan Aset Desa Bersifat Strategis
- SK Pemberitahuan Tertulis Informasi Publik Desa
- SK Tim Penyusun RKP Desa 2025
- SK Panitia Musdes Perencanaan Desa [RKP Desa 2025]
- SK Panitia Musdes Pengesahan [RKP Desa 2025]
- SK Panitia Musrenbang Desa [RKP Desa 2025]
- Kemendagri – Penegasan Revisi UU Desa
- SK Penetapan Status Penggunaan Aset Desa
- SK Pokja IDM 2024
- Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 – Pengelolaan Aset Desa
- SK Guru Ngaji Desa
- SK Pendamping Desa Jatim Puspa
- UU Nomor 3 Tahun 2024 – Desa
- SK Kelompok Tani
- SE Mendagri – Mekanisme Transaksi Non Tunai
- Dokumen BUM Desa [Badan Usaha Milik Desa]
- Pakta Integritas [SOTK Desa]
- Perdes Pendirian BUM Desa [Lolos Kemenkumham]
- Perkades ART BUM Desa [Lolos Kemenkumham]
- SK TPPS Stunting Desa
- SK RDS [Rumah Desa Sehat]
- SK SPM Desa [Standar Pelayanan Minimal]
- Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Masyarakat
- SK Kelompok Simpan Pinjam
- SK Pemberhentian RW [Rukun Warga]
- SK Pengurus RW [Rukun Warga]
- SK Pemberhentian RT [Rukun Tetangga]
- SK Pengurus RT [Rukun Tetangga]
- SK TPK Stunting Desa
- SK Pokja BKL [Bina Keluarga Lansia]
- SK Staf BPD [Badan Permusyawaratan Desa]
- SK KPM Stunting Desa Tahun 2024
- SK TPK Desa Terbaru [Tim Pelaksana Kegiatan]
- SK Posyandu Desa
- Kepmendesa PDTT Nomor 55 Tahun 2024 – Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas
- Kepmendesa PDTT Nomor 54 Tahun 2024 – Panduan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa dengan Dana Desa
- SK PKPKD dan PPKD Tahun 2024
- SK Staf Desa 2024
- SK Panitia Musdes Pertanggungjawaban APB Desa
- Tata Tertib Musrenbang Kecamatan
- SK Karang Taruna Desa
- SK LPM Desa Terbaru
- SK Delegasi Musrenbang Kecamatan
- SK Dasawisma PKK Desa
- SK PKK Desa Terbaru
- SK Admin e-HDW Stunting Desa
- Kepmendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2024 – Panduan Taman Bacaan Masyarakat Desa
- Peraturan Tata Tertib BPD
- Perbup Situbondo Nomor 71 Tahun 2023 – Tata Naskah Dinas
- Perbup Situbondo Nomor 72 Tahun 2023 – Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis
- PMK Nomor 145 Tahun 2023 – Pengelolaan Dana Desa
- Perbup Situbondo Nomor 69 Tahun 2023 – Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Situbondo
- Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2023 – Pencabutan Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015
- SK Petugas PBB Desa [Pajak Bumi dan Bangunan]
- ART Karang Taruna [Anggaran Rumah Tangga]
- AD Karang Taruna [Anggaran Dasar]
- SK Posyandu Remaja
- Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2023 – Pencabutan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015
- Perhitungan Penganggaran BHP [Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah]
- SK KP ASI [Kelompok Pendukung ASI]
- PMK Nomor 130 Tahun 2023 – Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa
- SK Tim Pelacakan Batas Desa
- SK Posyandu Lansia
- SK KPMD [Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa]
- SK Penerima RTLH [KPM RTLH]
- SK Kelompok Bola Voli
- RAB Musrenbang RKP Desa [MS Office Excel]
- Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 – Rincian Prioritas Dana Desa
- Perbup Situbondo Nomor 52 Tahun 2023 – Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
- Perbup Situbondo Nomor 48 Tahun 2023 – Pedoman Penataan LKD dan LAD
- SK Panitia Seleksi BPD
- PMK Nomor 98 Tahun 2023 – Pengelolaan Dana Desa
- Perdes Kewenangan Desa
- SK HIPPA [Himpunan Petani Pemakai Air]
- SK PKPD dan PPKD
- SK Pokja Profil Desa
- SK Pokja BKB [Bina Keluarga Balita]
- Perdes Tanggap Siaga Bencana
- Perdes PADes [Pendapatan Asli Desa]
- SK KSM RTLH [Kelompok Swadaya Masyarakat]
- Perdes Wisata dan Penyewaan Aset Desa
- Perdes Pengelolaan Sampah
- SK Linmas Desa
- Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 – Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat
- Perdes SOTK Desa
- SK Mutasi Perangkat Desa
- SK Pemberhentian Perangkat Desa
- Perdes Tata Ruang Desa
- Perkades Seleksi Perangkat Desa
- SK Pengangkatan Perangkat Desa
- SK Tim Seleksi Perangkat Desa
- SK Pegawai BUM Desa
- SK Direktur BUM Desa
- SK Kader Disabilitas
- SK Pokdarwis
- SK KDD [Kelompok Disabilitas Desa]
- SK Staf Desa
- SK Tutor Bimbel Desa
- SK Tutor Komputer
- SK Tutor PAUD Desa
- SK FKDS [Forum Komunikasi Desa Sehat]
- SK Pengelola Perpustakaan Desa
- Perdes Air Bersih – Pansimas
- Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 – Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- SK Pengelola Aset Desa
- SK Pengurus Aset Desa
- SK KIM [Kelompok Informasi Masyarakat]
- SK Operator Siskeudes
- Perbup Situbondo Nomor 34 Tahun 2023 – Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
- SK Petugas Kebersihan Desa
- SK Operator SIKS-NG
- PP Nomor 37 Tahun 2023 – Pengelolan Transfer ke Daerah
- Perdes Lingkungan Hidup
- Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2023 – Pedum Pendampingan Masyarakat Desa
- Juknis BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemdes
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 – Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
- UU Nomor 6 Tahun 2023 – Cipta Kerja
- SK Panitia Musrenbang RPJM Desa
- Perdes RPJM Desa
- SK Panitia Musdes Pengesahan RPJM Desa
- SK Tim Penyusun RPJM Desa
- Permakades Pendirian BUMDesma
- SK Delegasi Desa [MAD Transformasi DBM Eks-PNPM Mandiri Perdesaan]
- Perdes Penyertaan Modal BUMDesma
- Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 – Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa
- Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2022 – Pergerakan Swadaya Masyarakat
- Perdes Kerja Sama Desa
- SE Mendagri – Operasional Pemdes dari Dana Desa
- Perbup Situbondo Nomor 87 Tahun 2022 – Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
- SK Kelompok BKR
- Perbup Situbondo Nomor 80 Tahun 2022 – Sehati
- Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 – Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah
- Perdes LKD [Lembaga Kemasyarakatan Desa]
- SK Desa Siaga
- Kepmendesa PDTT Nomor 82 Tahun 2022 – Pedoman Ketahanan Pangan di Desa
- SK Pantarlih Pilkades
- SK Kebutuhan Logistik Pilkades
- SK KPPS Pilkades
- SK Kampanye Pilkades
- SK Penetapan Calon Kepala Desa
- SK DPT Pilkades
- Berita Acara Pemilih Tambahan Pilkades
- Berita Acara Rekapitulasi Suara Pilkades
- Berita Acara Pemungutan & Penghitungan Suara
- Berita Acara Masukan Masyarakat
- Berita Acara Penetapan Bakal Calon
- Berita Acara Hasil Pilkades
- Berita Acara Hasil Pilkades Sama
- Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon
- Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Pilkades
- UU Nomor 13 Tahun 2022 – Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- SK Tahapan Pilkades
- SK Waktu dan Tempat Pilkades
- Perbup Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 – Percepatan Penurunan Stunting
- SK Panitia Pilkades
- Inpres Nomor 4 Tahun 2022 – Percepatan Penghapusan Masyarakat Ekstrem
- Perbup Situbondo Nomor 46 Tahun 2022 – Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi
- SK Lembaga Adat Desa
- Perbup Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 – Kepala Desa
- Perbup Situbondo Nomor 6 Tahun 2022 – Pedoman Pengalokasian ADD dan BHP
- SK Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Ternak
- SK Rembuk Stunting Desa Tahun 2024
- SK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Desa
- SK Kelompok Ternak
- SK Daftar Rumah Tangga Masyarakat Ekstrem di Desa
- SK Tim Pemutakhiran Masyarakat Ekstrem di Desa
- SK Pemungut Pajak PBB
- Perbup Situbondo Nomor 4 Tahun 2022 – Pendidikan Kesetaraan
- SK Susunan Kelembagaan BPD
- SK Perubahan Susunan Kelembagaan BPD
- SK Bunda PAUD
- Perdes Pendirian BUM Desa
- Perkades Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
- Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 – Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- SK Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi
- Perda Situbondo Nomor 8 Tahun 2021 – BPD
- Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 – Sertifikat Pendaftaran BUM Desa
- Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021 – Transformasi Eks PNPM Menjadi BUM Desa Bersama
- UU Nomor 7 Tahun 2021 – Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Perpres Nomor 72 Tahun 2021 – Percepatan Penurunan Stunting
- Permakades Pengaturan Penggunaan Tanah Kuburan/Makam
- SK Pokja Penyusunan Sejarah Desa
- SK Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa
- SK Status Penggunaan Aset Desa
- Perbup Situbondo Nomor 20 Tahun 2021 – Sehati
- Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 – BUM Desa
- Peraturan DJPb Nomor PER-3/PB/2021 – Juknis Dana Desa
- PP Nomor 11 Tahun 2021 – BUM Desa
- Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 – Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 – Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- Perdes Penyertaan Modal BUM Desa
- Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 – Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- Perbup Situbondo Nomor 71 Tahun 2020 – Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
- Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 – Pilkades
- Perdes Budaya dan Adat Istiadat
- Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 – KLBI
- SK Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
- Berita Acara Rapat Evaluasi Harga Barang
- Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 – Pelaksanaan Perpres PKK
- SK Teguran Lisan
- SK Teguran Tertulis
- SK Tim Survey Harga Pasar Aset Desa
- SK Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Desa
- SK Tim Verifikasi Aset Desa
- Perbup Situbondo Nomor 25 Tahun 2020 – Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 – BPJS Kades dan Perangkat Desa
- Permensos Nomor 25 Tahun 2019 – Karang Taruna
- Perbup Situbondo Nomor 41 Tahun 2019 – Besaran Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
- Perbup Situbondo Nomor 40 Tahun 2019 – Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 98 Tahun 2019 – Batas Daerah Kabupaten Situbondo dan Bondowoso
- Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 – Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Perbup Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 – Pengelolaan Keuangan Desa
- UU Nomor 19 Tahun 2019 – Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 – Musyawarah Desa
- Permendesa PDTT Nomor 18 Tahun 2019 – Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- UU Nomor 15 Tahun 2019 – Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Perbup Situbondo Nomor 27 Tahun 2019 – Kepala Desa
- Perda Situbondo Nomor 2 Tahun 2019 – Kepala Desa
- Perbup Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 – Kepala Desa
- Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa
- PP Nomor 11 Tahun 2019 – Peraturan Pelaksanaan UU Desa
- PerKI Nomor 1 Tahun 2018 – Standar Layanan Informasi Publik Desa
- Perbup Situbondo Nomor 72 Tahun 2018 – Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
- Perbup Situbondo Nomor 63 Tahun 2018 – Besaran Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 – Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 – LKD dan Lembaga Adat Desa
- Perbup Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 – Daftar Kewenangan Desa
- Perbup Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 – Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
- Perpres Nomor 99 Tahun 2017 – Gerakan PKK
- Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 – Tata Kerja Sama Desa
- Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 – Pilkades
- Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 – Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 – Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 – Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
- Perpu Nomor 2 Tahun 2017 – Organisasi Kemasyarakatan
- Perbup Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 – SOTK Desa
- Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 – Standar Pelayanan Minimal Desa
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 – Penataan Desa
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 – BPD
- Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 – Administrasi Pemerintahan Desa
- Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 – Laporan Kepala Desa
- Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 – Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 – Kewenangan Desa
- Permendesa PDTT Nomor 10 Tahun 2016 – Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa
- Permendesa PDTT Nomor 5 Tahun 2016 – Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 – Indeks Desa Membangun
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 – Pengelolaan Aset Desa
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 – Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 – Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 – Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 – Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
- PP Nomor 47 Tahun 2015 – Peraturan Pelaksanaan UU Desa
- Perda Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 – SOTK Desa
- UU Nomor 9 Tahun 2015 – Pemerintahan Daerah
- Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 – Pilkades
- Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 – Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 – Pedoman Pembangunan Desa
- UU Nomor 23 Tahun 2014 – Pemerintahan Daerah
- PP Nomor 43 Tahun 2014 – Peraturan Pelaksanaan UU Desa
- UU Nomor 6 Tahun 2014 – Desa
- UU Nomor 17 Tahun 2013 – Organisasi Kemasyarakatan
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2012 – Monografi Desa dan Kelurahan
- UU Nomor 12 Tahun 2011 – Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU Nomor 12 Tahun 2008 – Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 14 Tahun 2008 – Keterbukaan Informasi Publik
- Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 – Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
- Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 – Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa
- UUD NRI 1945 dan Amandemen
- Lihat Dokumen Lainnya
Lihat Dokumen Lainnya