Proposal Desa Digital 
Sistematika Perdes Inklusi Disabilitas 
SK Posbindu 
SK Panitia Musdus RPJM Desa 
Fasilitasi Penyusunan Perubahan RPJM Desa Terintegrasi 
UU Nomor 59 Tahun 2024 – RPJP Nasional Tahun 2025 – 2045 
- Posted by:
- Posted on:
- Category:
DokumenDokumen - System:
MS Office Word - License:
Unlimited - Developer:
Cipta Desa - Price:
Gratis 0 - Views:
24248
Tahapan awal pendirian BUM Desa atau BUM Desa Bersama dengan menyelenggarakan Musyawarah Desa atau dikenal dengan musdes. Ini dilakukan agar penentuan kebijakan pendirian BUM Desa melibatkan partisipasi masyarakat dengan menghadirkan wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa.
Ini merupakan lampiran dari Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Penataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pendagadaan Baran dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUM Desa/BUMDesma.
| No. | Keterangan | Dokumen | Tentang |
|---|---|---|---|
| 01. | Download | Perdes | Pendirian BUM Desa |
| 02. | Download | Lampiran Perdes | Anggaran Dasar Pendirian BUM Desa |
| 03. | Download | Permakades | Pendirian BUM Desa Bersama |
| 04. | Download | Lampiran Permakades | Anggaran Dasar Pendirian BUM Desa Bersama |
| 05. | Download | Perkades | Anggaran Rumah Tangga BUM Desa |
| 06. | Download | RKTL | Rencana Program Kerja BUM Desa |
| 07. | Download | Laporan Tahunan | Laporan Pertanggungjawaban Tahunan |
| 08. | Download | Keuangan (Masih Proses) | Format Laporan Keuangan |
| 09. | Download | Pengawasan (Masih Proses) | Format Laporan Pengawasan |
Berikut kami bagikan Berita Acara Musdes Pendirian BUM Desa atau BUMDesma yang bisa Anda edit untuk disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam perundang-undangan, Berita Acara Musdes Pendirian BUMDes atau BUMDesma (Terbaru) sesuai dengan lampiran Permendesa, PDTT Nomor 3 Tahun 2021 dapan Anda download secara gratis dalam web ini.
Ketentuan Penutup
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 adalah BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib melakukan penyesuaian dan pemberitahuan perubahan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
