Laporan Bulanan KPM Stunting Desa 
Materi Akuntabilitas Sosial Desa 
PMK Nomor 98 Tahun 2023 – Pengelolaan Dana Desa 
Desain Gambar dan RAB Rumah Dhuafa [Excel & AutoCAD] 
SK HIPPA [Himpunan Petani Pemakai Air] 
Yang mendasari ditetapkannya Perbup Situbondo 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Kategori: Aturan Daerah
Kumpulan konten dari berbagai aturan di Daerah Kabupaten Situbondo.
Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang- undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.
Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundangundangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang salah satunya adalah aturan daerah.
Yang melatar belakangi Perbup Situbondo Nomor 30 Tahun 2023 tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 adalah sebagai
Yang tertuang dalam lampiran Perbup Situbondo 101 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
Yang melatar belakangi ditetapkannya Perbup 87 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak dan Retribusi Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja instansi dan
Yang melatar belakangi ditetapkannya Perbup Situbondo 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi adalah penanganan
Yang mendasari diterbitkannya Perbup Situbondo 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan
Perbup Situbondo 10 Tahun 2022 tentang Kepala Desa yang diundangkan pada 11 April 2022 ini melatar belakangi karena kondisi bencana
Yang melatar belakangi ditetapkannya Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
Perbup Situbondo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Satu Paket Satu Desa Di Kabupaten Situbondo Setiap orang
Yang melatar belakangi ditetapkannya Perda Situbondo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah guna mempertegas peran Badan
