Laporan Bulanan KPM Stunting Desa 
Materi Akuntabilitas Sosial Desa 
PMK Nomor 98 Tahun 2023 – Pengelolaan Dana Desa 
Desain Gambar dan RAB Rumah Dhuafa [Excel & AutoCAD] 
SK HIPPA [Himpunan Petani Pemakai Air] 
Yang mendasari diundangkannya Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan
Kategori: Kemendagri
Kumpulan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berhasil didokumentasikan oleh Cipta Desa.
Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan
Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD ini menjadi lampiran Surat Edaran (SE) Kemeterian Dalam Negeri Nomor 100.3.2.7/8655/SJ tentang Optimalisasi
Menindaklanjuti kebijakan biaya operasional pemdes sebesar 3% dari dana Desa, yang penggunaannya diatur dalam Permendesa, PDTT Nomor 8 Tahun 2022
yang melatar belakangi ditetapkannya Permendagri 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau adalah bahwa untuk mendukung
Yang termuat dalam Juknis Penanggulangan Bencana sebagai berikut merupakan bidang yang secara khusus digunakan untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan pada 3 (tiga)
Yang melatar belakangi ditetapkannya Permendagri 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan
Yang melatar belakangi Permendagri 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Pandemi COVID-19
Yang melatar belakangi ditetapkannya Permendagri 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan
