Pendamping Desa program Jatim Puspa yang di SK Kepala Desa merupakan terpilih dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan

4.8
(28)

Sebelum membahas tentang SK Kelompok Tani, perlu diketahui juga apa kelompok tani itu sendiri. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan

4.8
(26)

Dalam rangka implementasi transaksi non tunai untuk Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintah Desa dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan

4.8
(25)

Dalam perubahan atau Revisi UU Desa yang digelar akhir-akhir ini memuat berepa point penting terkait perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun

4.8
(27)

Secara umum Pakta integritas Desa adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas,

4.8
(27)

SK Perubahan KPM BLT Desa Tahun 2024 ditetapkan karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan kriteria keluarga sasaran penerima manfaat

4.8
(25)

Perkades Perubahan KPM BLT Desa Tahun 2024 ditetapkan karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan kriteria keluarga sasaran penerima manfaat

4.8
(26)

Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh

4.8
(27)