Dalam penyusunan RKP Desa adalah rutinitas yang wajib dilakukan oleh pemerintah Desa di setiap tahun dan berpedoman pada Peraturan Menteri

0
(0)

1.0.0.5.4

Yang melatar belakangi ditetapkannya Perdes RPJM Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

4.8
(5233)

1.0.0.5.3

Matrik RPJM Desa adalah output akhir dalam penyusunan RPJM Desa yang memuat program dan kegiatan selama 6 tahun jabatan kepala

4.8
(2124)

1.0.0.4.5

Skoring RPJM Desa adalah Penentuan prioritas perencanaan pembangunan Desa yang tercantum dalam rancangan RPJM Desa pada pembahasan/diskusi kelompok. Desakripsi Setelah

4.8
(2108)

1.0.0.4.4

Tata Tertib Musrenbang RPJM Desa perlu disusun oleh panitia dengan berkoordinasi dengan tim penyusun dan pemerintahan Desa sebelum melaksanakan musyawarah

4.8
(2105)

1.0.0.4.3

Berita Acara Musrenbang RPJM Desa Pada pasal 31 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

4.8
(2105)

1.0.0.4.2

Deskripsi Pada pasal 31 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan untuk membahas

4.8
(2352)