Regulasi Desa

Perkades Perubahan Penjabaran APB Desa 2023 [Mendahului Perubahan APB Desa]

  • Posted by:
  • Posted on:
  • Category:
    RegulasiRegulasi
  • System:
    MS Office Word
  • License:
    Unlimited
  • Developer:
    Cipta Desa
  • Price:
    Gratis 0
  • Views:
    4884

Definisi

Perkades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam posisinya sebagai peraturan pelaksana peraturan desa, Peraturan Kepala Desa hanya dapat mengatur hal-hal yang diperintahkan secara konkret dalam Peraturan Desa. Karena itu, tidak boleh mengatur hal yang tidak diperintahkan ataupun dilarang oleh Peraturan Desa. Ini merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa.

Sedangkan pada posisinya sebagai pelaksana peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Kepala Desa memuat materi yang menjadi kewenangannya atau materi yang diperintahkan atau didelegasikan dari peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Kepala Desa tetap saja dapat mengatur materi yang tidak ditentukan dalam Peraturan Desa, namun materi itu harus tetap diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, misalnya diperintahkan oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah bahkan Peraturan Daerah. Dengan demikian, Peraturan kepala Desa merupakan salah satu peraturan yang “lebih bebas” dalam menentukan substansi yang akan diaturnya, namun tetap harumempunyai dasar hukum dalam pengaturan materi tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perkades lebih merujuk pada peraturan pelaksanaan adalah suatu produk hukum yang posisinya berada dibawah Perdes sehingga tidak boleh bertentangan dengan isi Perdes.

Perkades Perubahan Penjabaran APB Desa

Perkades Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun 2023 ini merupakan perubahan penjabaran yang dilakukan oleh Desa sebellum perubahan ABP Desa. Sesuai dengan pembahasan diatas bahwa perkades inilah yang melaksanakan hal-hal konkrit terkait perubahan penjabaran APB Desa.

Delam Perkades Perubahan Penjabaran APBDes ini menjabarkan dari seluruh program dan kegiatan yang dilakukan perubahan dari penjabaran sebelumnya secara detail dari semua bidang kegiatan, sub bidang, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018.

Landasan Hukum

  1. UU Desa
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
  3. Permendagri 20 Tahun 2018
  4. Permendesa 21 Tahun 2020
  5. Perbup Situbondo Nomor 50 Tahun 2021

Berikut kami bagikan Perkades Perubahan Penjabaran APB Desa Anggaran 2023 yang bisa Anda edit untuk disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam perundang-undangan, Perkades Perubahan Penjabaran APB Desa Anggaran 2023 bisa Anda download secara gratis dalam web ini.

Lihat viaGOOGLE DRIVE

Rating

4.7

( 26 Votes )
Please Rate!
Perkades Perubahan Penjabaran APB Desa 2023 [Mendahului Perubahan APB Desa]

No votes so far! Be the first to rate this post.

Gravatar Image
Jangan pernah berhenti bermimpi, karena tiada yg mustahil selama Qta berjuang menggapainya

7 comments

  1. Salut dengan cipta Desa, selalu mempermudah kami dalam membangun desa. Semoga selalu istiqomah

  2. Terimakasih Admin cipta Desa, telah membantu kami. Situs ini menjadi bahan rujukan dan referensi dalam menyusun peraturan di Desa.

  3. Jika setelah PERDES Perubahan APBDes + PerkadesPenjabaran Perubahan sudah di sahkan, lalu ada perubahan PAGU Anggaran. Apakah bisa dibuat Perkades Penjabaran ApBdes lagi?

  4. dalam frasa menimbang huruf b, bukankah seharusnya tertulis “berdasarkan pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018? CMIIW

    1. Terimakasih koreksinya kak, sebenarnya itu hanya untuk refrensi pengunjung dalam menyusun dokumen yang sama. Namun kami merujuknya bukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 namun pada Regulasi di Daerah kami yakni Perbup Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *