Pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan untuk
Kategori: Lainnya
Kompilasi regulasi desa lainnya yang mengatur dalam kewenangan Desa dan menjadi rujukan dalam pelasksanaan kegiatan di Desa.
Secara nasional hasil perhitungan data Indeks Desa untuk swasembada pangan menunjukan bahwa sebanyak 57.959 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus
Mendagri Perpanjang Masa Jabatan Kepala Desa yang menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-XXII/2024 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia baru-baru
Untuk melakukan evaluasi APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), penting untuk memanfaatkan alat bantu berupa format evaluasi APB Desa.
Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan langkah strategis dalam memastikan tatakelola pemerintahan desa berjalan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan
SK Pemberitahuan Tertulis Informasi Publik Desa Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Desa kepada
Kemendagri – Penegasan Revisi UU Desa Dengan ditetapkannya Revisi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU
Dari berbagai diskusi anggota pada Grup WhatsApp Cipta Desa selalu ditanyakan terkait desain banner APB Desa (Info Grafis APB Desa.
Stunting merupakan permasalahan kekurangan gizi utama balita Indonesia saat ini. Stunting disebabkan karena kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama
Kepmendesa PDTT Nomor 197 Tahun 2024 – Panduan Sertifikasi Pendamping Desa Dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan sertifikasi tenaga pendamping profesional