SK Panitia Musdes Pertanggungjawaban APB Desa

Pembentukan panitia musyawarah Desa (musdes) pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran 2023 yang ditetapkan dengan keputusan badan permusyawaratan desa (BPD). Hal ini merupakan amanat dari Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa pada pasal 21 ayat (1) yang menjelaskan bahwa BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pada konteks musdes pertanggungjawaban APB Desa ini merupakan sebuah amanat adalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dibuah dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2021 terkait dengan peranserta kecamatan dalam pengelolaan keuangan Desa.

Dalam Perbup tersebut dijabarkan bahwa kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan realisasi program/kegiatan APB Desa paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran yakni bulan maret tahun selanjutnya. Dalam pelaporan seperti yang dijelaskan dalam potingan sebelumnya, laporan kepala Desa memuat 3 hal yakni LPPD (akhir masa jabatan atau kahir tahun anggaran), LKPPD, dan IPPD.

Untuk itulah karena ini adalah pelaksanaan musdee pertanggungjawaban APB Desa, maka peran BPD menjadi dominan dalam pelaksanaan musdes sebab pimpinan forum inilahan adalam BPD.

Untuk melengkapi adminsitrasi pelaksanaan musdes perlu disiapkan dokumen seperti SK Panitia, Dokumen Berita Acara yang dilengkapi daftar hadir dan notulen yang bisa didapatkan dalam web ini serta materi laporan realisasi APB Desa itu sendiri.

Berikut kami bagikan SK Panitia Musdes Pertanggungjawaban APB Desa dengan ekstensi file MS Office Word (.doc) serta bisa Anda edit untuk disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam perundang-undangan, SK Panitia Musdes Pertanggungjawaban APB Desa dapat Anda download secara gratis dalam web ini.