Fasilitasi Penyusunan Perubahan RPJM Desa Terintegrasi 
Isu Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 
SK Relawan Perlindungan Anak 
Kepmenkeu Nomor 352 Tahun 2024 – Rincian Insentif Desa Setiap Desa 2024 
Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Desa berdasarkan alasan penolakan atas permintaan informasi
Tag: Pelaporan
Tagline Pelaporan akan membagikan dokumen adminitrasi Desa yang dibagikan sebagai refrensi dan rujukan Pelaporan program, kegiatan, dan Pembangunan di Desa.
Yang tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa menyebutkan bahwa
Secara umum dokumen pelaporan swakelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Desa dapat dilakukan oleh Desa dalam memenuhi kebutuhan pengadaan
BAST Swakelola Desa atau Berita Acara Serah Terima terhadap program dan kegiatan pada pengadaan barang dan jasa di Desa perlu
Penyusunan Laporan Indormasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Akhir Tahun Anggaran 2023 ini merupakan perwujudan tanggung jawab kepala Desa dalam memimpin
Dokumen Laporan Kepala Desa berupa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPP) sesuai dengan Permendagri 46 Tahun 2016 adalah LKPPD akhir
Dokumen Laporan Kepala Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 salah satunya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau LPPD
Sebelum menetapkan peraturan Desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diperlukan pelaksanaan musyawarah Desa atau musdes pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes
Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 56 memuat, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
Laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Realiasi APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan
