1.0.0.2

Sebelum melakukan penyusunan RKP Desa, pemerintah Desa mengawalinya dengan membentuk tim penyusun dilengkapi dan di SK Kepala Desa. Sesuai pasal

4.8
(324)

1.0.0.2023

SK FKDS (Forum Komunikasi Desa Sehat) ditetapkan dengan SK Kepala Desa dalam rangka mewujudkan masayarak yang hidup bersih, nyaman, aman,

4.8
(13)

1.0.0.5.1

Penetapan SK Panitia Musdes oleh BPD dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 16

4.8
(3521)

1.0.0.4.2

Deskripsi Pada pasal 31 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan untuk membahas

4.8
(2353)

1.0.0.1.1

SK TIm Penyusun RPJM Desa perlu dibuat dalam mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa yang berjumlah ganjil dan paling sedikit 7

4.8
(3254)

1.0.0.2022

SK Pegawai BUM Desa Seperti yang diatur dalam Bagian Kedua PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, Pegawai BUM Desa/BUM

4.8
(12)

1.0.0.2022

SK Direktur BUM Desa Deskripsi Badan Usaha Milik Desa atau biasa dikenal dengan BUMDes merupakan lembaga milik desa sebagai badan

4.5
(12)

1.0.0.1

Yang mendasari SK Perubahan BPD adalah ketidak aktifan anggota BPD dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4.8
(525)

1.0.0

Yang mendasari ditetapkannya SK Kelembagaan BPD adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8

4.7
(529)