Desain Gambar dan RAB Jalan Paving [Excel & AutoCAD]

Pembangunan jalan Desa menjadi trending saat pengalokasian Dana Desa sejak tahun 2015 silam. Salah satunya adalah pembangunan Jalan Paving di wilayah jalan-jalan pelososk Desa, ini merupakan manfaat Dana Desa kepada masyarakat.

Dalam postingan kali ini akan dibagikan Desain Gambar dan RAB Paving dengan ekstensi file MS Office Excel (.xls) yang bisa Anda gunakan sebagai refrensi dalam pembangunan infrastruktur Desa khususnya jalan paving lingkungan.

Pembangunan jalan paving sering sering menjadi perbincangan hangat saat diskusi pada forum musdes perencanaan Desa baik pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Sebab, diwilayah Desa pelosok dianggap sukses pembangunan Desa jika jalan-jalan pelosok sudah mapan dan mudah diakses oleh warga sekitar. Dari sanalah pembangunan jalan paving menjadi salah satu yang sering adu argumen untuk prioritas pembangunan Desa.

Untuk itu, RAB Paving yang akan dibagikan ini menjadi contoh dan refreansii pemeritah Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur wilayah Desa di wilayah kerjanya. Dan rencana kegiatan ini buka serta membenarkan setiap apa yang dibagikan serta bisa saja ada hal yang keliru bahkan salah. Artinya, Desain Gambar dan RAB Paving ini tetap menyesuiakan dengan kodisi lapangan dilokasi rencana pelaksanaan.

Catatan, sebelum melakukan perhitungan biaya perencanaan pembangunan Desa khususnya pengadaan barang dan jasa perlu mengikuti tata cara pengadaan barang dan jasa seperti yang telah dibagikan dalam postingan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang diatur dalam Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 yang khususnya di Kabupaten Situbondo telah diatur terperinci dalam Perbup Situbondo Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa.

Berikut kami bagikan RAB Desain Gambar dan RAB Pembangunan Jalan Paving dengan ekstensi file MS Office Excel (.xls) bisa Anda edit untuk disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam perundang-undangan.