Format Monitoring BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDes merupakan salah satu kelembagaan ekonomi di desa yang saat ini sedang diupayakan untuk dikembangkan dan diupayakan untuk menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di desa. Sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 bahwa BUMDes dibentuk dengan peraturan desa (perdes), hal ini memberikan kesempatan dan peluang yang sangat luas bagi desa untuk membentuk badan usaha.

Pendirian BUMDes sendiri memiliki tujuan untuk mencari dan menambah Pendapatan Asli Desa (PA Desa). Sehingga diharapkan ke depan BUMDes bisa menjadi sumber utama pendapatan desa, sehingga pendapatan transfer hanya sebagai pendukung saja bagi penyelenggaraan dan pembangunan desa. Diharapkan setelah BUMDes dibentuk arah pertumbuhan dan perkembangan BUMDes harus sudah jelas sejak awal.

Sehingga BUMDes nantinya akan tumbuh dan berkembang kearah yang sejalan dengan semangat berprofit dan beroperasional secara ideologis sehingga benar-benar mendatangkan benefit sebagaimana karakter yang harus ada di BUMDes. Meskipun demikian, BUMDes tetap juga mempunyai fungsi sosial yaitu untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan menggerakkan potensi ekonomi lokal desa.

Berikut juga beberapa kegiatan monitoring yang bisa dijadikan refrensi dalam penerapan pengawasan di daerah, seperti:

1. Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
2. Format Monev Dana Desa (DD)
3. Format Monev Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Format Monev Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH)
5. Format Monev Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)
6. Format Monev Infrastruktur Desa
7. Format Monev BUM Desa

Berikut kami bagikan Format Monitoring Badan Usaha Milik Desa serta bisa Anda edit untuk disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam perundang-undangan, Format Monitoring BUMDes dapat Anda download secara gratis dalam web ini.