Perdes Kewenangan Desa

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Keweangan Desa, Pemerintah Desa menetapkan Perdes Keweangan Desa, atau Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat.

Kewenangan Desa itu sendiri adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Kewenangan Desa yang diatur dalam Perdes Kewenangan Desa, meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri atas:
   1. sistem organisasi masyarakat adat;
   2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
   3. pembinaan lembaga dan hukum adat;
   4. pengelolaan tanah kas Desa; dan
   5. pengembangan peran masyarakat Desa.
2. kewenangan lokal berskala Desa, paling sedikit terdiri atas:
   1. pengelolaan tambatan perahu;
   2. pengelolaan pasar Desa;
   3. pengelolaan tempat pemandian umum;
   4. pengelolaan jaringan irigasi;
   5. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
   6. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
   7. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
   8. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
   9. pengelolaan embung Desa;
   10. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
   11. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:
   1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   2. pelaksanaan Pembangunan Desa;
   3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
   4. pemberdayaan masyarakat Desa.
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Tata cara pelaksanaan penugasan, pembentukan kelompok kerja dan pendanaan untuk melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dan Desa Adat berlaku mutatis mutandis bagi urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang sebagian pelaksanaannya ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dan Desa Adat.

Berikut kami bagikan Perdes tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat serta bisa Anda edit untuk disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam perundang-undangan, Perdes Kewenangan Desa dapat Anda download secara gratis dalam web ini.