Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 – Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

Yang melatar belakangi terbitnya Permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Secara definisi Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain hal tersebut, evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu januari sampai dengan desember.

Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan merupakan suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. Semua hak tersebut dapat dimasukkan dalam format Dokumen Profil Desa yang memuat diantaranya adalan Data Perkembangan Desa/Kelurahan.

Sedangkan Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.

Berikut kami bagikan Permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang dapat Anda download secara gratis dalam web ini.