LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2023 [Laporan Kepala Desa]

Dokumen Laporan Kepala Desa berupa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPP) sesuai dengan Permendagri 46 Tahun 2016 adalah LKPPD akhir tahun anggaran 2023 yang disampaikan kepada BPD.

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1), LKPPD Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Sama halnya dengan Dokumen LPPD AKhir Tahun Anggaran 2023 bahwa LKPPD ini disusun setelah setelah dilakukan pembahasan dan penetapan dalam musyawarah Desa pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2023 yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa yakni perdes pertanggungjawaban realisasi APB Desa tahun anggaran 2023.

Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang meliputi:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Artinya segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksaaan kegiatan yang dilaksanakan pemeerintah Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD yang disebut dengan LKPPD Tahun Anggaran.

Berikut kami bagikan Dokumen LKPPD Akhir Tahun Anggaran dengan ekstensi file MS Office Word (.doc) serta bisa Anda edit untuk disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam perundang-undangan, Dokumen LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2023 dapat Anda download secara gratis dalam web ini.