Perpres Nomor 99 Tahun 2017 – Gerakan PKK
Pembangunan nasional memiliki hakikat yang mendalam, tidak hanya berfokus pada aspek infrastruktur atau perekonomian, tetapi juga pada pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks inilah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi sangat relevan. Perpres ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran keluarga dalam pembangunan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara menyeluruh.
Latar Belakang Penerbitan Perpres 99 Tahun 2017
Pembangunan Manusia Seutuhnya
Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya, yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Pembangunan yang berfokus pada manusia tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat tentu memiliki andil besar dalam membentuk karakter dan perilaku individu. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan keluarga menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan bangsa.
Pendidikan yang baik, kesehatan yang terjaga, dan lingkungan yang kondusif di dalam keluarga menjadi pondasi bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dengan kata lain, jika kesejahteraan keluarga meningkat, secara langsung akan berdampak positif pada penguatan masyarakat. Dalam konteks inilah, PKK hadir sebagai gerakan yang mengedepankan pemberdayaan keluarga, yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Tolok Ukur Pembangunan
Pemberdayaan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan yang merata, terencana, dan berkualitas. PKK dirancang untuk tidak hanya membantu keluarga dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan keluarga dapat diberdayakan secara maksimal.
Kearifan lokal juga menjadi landasan dalam pelaksanaan program-program PKK. Dengan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat, program pemberdayaan keluarga dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini akan menciptakan program-program yang lebih relevan dan lebih diterima oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
Landasan Hukum yang Kuat
Penting untuk memberikan landasan hukum bagi gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga agar memiliki legitimasi yang kuat. Dengan adanya Perpres 99 Tahun 2017, gerakan PKK mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, yang memberikan arahan dan panduan dalam pelaksanaannya. Ini juga menciptakan kesatuan visi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat.
Landasan hukum ini tidak hanya memberikan dukungan administratif, tetapi juga menjamin keberlanjutan program-program PKK. Penguatan kapasitas dan sumber daya bagi masyarakat akan lebih terencana dan terpadu, sehingga tujuan akhir dari pemberdayaan keluarga tercapai dengan baik.
Makna Gerakan PKK dalam Pembangunan Masyarakat
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah suatu inisiatif yang sangat penting dalam konteks pembangunan masyarakat. Gerakan ini tidak hanya ditujukan untuk keluarga, tetapi juga memiliki dampak luas pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan menekankan pada kebutuhan masyarakat lokal, PKK berupaya membangun keluarga yang beriman, berakhlak mulia, sehat, sejahtera, dan mandiri.
Mendorong Kesetaraan Gender dan Keadilan
Salah satu aspek penting dari Gerakan PKK adalah mendorong kesetaraan dan keadilan gender. Dalam pelaksanaan program-programnya, PKK berfokus pada pemberdayaan perempuan sebagai bagian penting dalam pembangunan keluarga. Dengan memberdayakan perempuan, diharapkan keluarga dapat lebih mandiri dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Kesetaraan gender bukan hanya merupakan isu sosial, tetapi juga harus menjadi prinsip yang diintegrasikan dalam setiap program pembangunan.
Memperkuat Kesadaran Hukum dan Lingkungan
Gerakan PKK juga menekankan pentingnya kesadaran hukum dan lingkungan di dalam masyarakat. Melalui program-program pendidikan dan penyuluhan, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Kesadaran akan hukum ini akan menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang baik akan mendukung terciptanya kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi seluruh anggota keluarga.
Fokus pada Kesehatan dan Pembangunan Ekonomi
Kesehatan keluarga menjadi salah satu pilar utama dalam gerakan PKK. Program-program yang berkaitan dengan kesehatan, seperti penyuluhan gizi, pemeriksaan kesehatan, dan penguatan layanan kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Keluarga yang sehat akan lebih produktif dan dapat berkontribusi lebih banyak dalam pembangunan ekonomi lokal.
Demikian pula, program-program pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan melalui PKK bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi keluarga. Melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, keluarga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Dengan ekonomi keluarga yang lebih baik, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan akan terangkat.
Kesimpulan: Perpres 99 Tahun 2017 sebagai Landasan Pembangunan Berkelanjutan
Perpres 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan tonggak penting dalam upaya pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia. Dengan fokus pada pemberdayaan keluarga, gerakan ini mengedepankan kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan.
Dengan penerapan program-program yang mendukung kearifan lokal serta pengakuan terhadap kesetaraan gender, PKK memiliki potensi besar untuk mengubah wajah pembangunan di Indonesia. Melalui penguatan kapasitas, kesadaran hukum, dan pengembangan ekonomi keluarga, diharapkan masyarakat bisa mencapai kesejahteraan yang lebih baik.
Sebagai bagian dari komitmen untuk membangun masyarakat yang lebih baik, penting bagi seluruh pihak—baik pemerintah, masyarakat, maupun individu—untuk mendukung dan terlibat aktif dalam Gerakan PKK ini. Dengan kerjasama yang baik, tujuan besar untuk mencapai keluarga yang sejahtera dan mandiri bukanlah hal yang tidak mungkin untuk diraih.
Berikut kami bagikan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK dalam format Adobe Reader (.pdf) yang dapat Anda download secara gratis dalam web ini.
Sebagai turunan dari Perpres 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
