Surat Keterangan Kehilangan Akta Cerai

Postingan Surat keterangan Kehilangan Akta Cerai ini merupakan sebuah hal kecil namun sering terjadi pada kalangan masyarakat Desa dan ini merupakan request dari pengunjung website kepada admin untuk memberikan sebuah contoh surat keterangan akta cerai yang tidak ditemukan atau hilang.

Akta Perceraian atau akta cerai itu sendiri adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah pasangan suami dan istri memperoleh salinan putusan penetapan perceraian dari pengadilan negeri.

Jika kehilangan dokumen tersebut perlu melakukan beberapa hal diantaranya adalah:

1. Silahkan cek nomor akta cerai Anda via laman A.C.O (Akta Cerai Online dan Validasi Akta Cerai)
2. Pengurusan surat pengantar RT/RW terkait kehilangan dokumen akta cerai.
3. Pengurusan keterangan kehilangan dari Desa.
4. Pengurusan surat keterangan kehilangan dari Akta Cerai dari Kepolisiam Republik Indonesia.
5. Pengurusan surat Keterangan Kepala Desa / Lurah untuk diterbitkan Duplikat Akta Cerai di Pengadilan Agama dikarenakan hilang.
6. Menandatangani surat pernyataan yang bersangkutan bahwa Akta Cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Magelang sampai dengan sekarang belum dipergunakan untuk menikah dengan materai Rp. 10.000
7. Fotocopy KTP/SIM dan atau Kartu Identitas diri Lainnya.

Pada point ke-5 (kelima) yang dijelaskan diatas adalah dokumen yang diterbitkan dari Desa dengan ditandatangani oleh pemohon (pemilik akta cerai yang hilang) dan kepala Desa/lurah seta mengetahui kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diwilayah kecamatan yang bersangkutan.

Berikut kami bagikan Surat Keterangan Kehilangan Akta Cerai serta bisa Anda edit untuk disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam perundang-undangan dan dapat Anda download secara gratis dalam web ini.

Dalam mempermudah pengadminitrasian keterangan yang ada di Desa, dapat Anda kunjungi pada tombol download Kumpulan Surat Keterangan Desa untuk disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Desa sebagai upaya mendapat solusi jika pemerintah masih belum ada draft yang dapat dilakukan pada pelayanan masyarakat Desa.